Sosialisasi empat pilar berbangsa dan bernegara kembali dilakukan Ketua MPR, Zulkifli Hasan, pada Jumat (28/7/2017) di UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang.

Di depan ratusan mahasiswa dan para tokoh masyarakat, Zulkifli menegaskan bahwa agenda rutin terkait empat pilar sangat dibutuhkan ketika pengaruh negatif globalisasi telah menjangkiti  masyarakat.

"Nilai-nilai luhur yang kita miliki itu perlu dihayati kembali, terutama bagi generasi muda. Hanya dengan begitu, bangsa ini bisa maju dan kebal terhadap pengaruh-pengaruh negatif dari luar," kata Zulkifli.

Seperti yang kita ketahui, pemahaman mengenai nilai-nilai luhur dan pancasila mulai meluntur pasca reformasi. Berbeda dengan dulu, generasi muda saat ini tidak mendapatkan pembelajaran mengenai empat pilar MPR. Oleh karena itu, paham-paham yang menyesatkan dan radikal dapat dengan mudah masuk ke masyarakat.

Selain hal tersebut, Zulkifli menegaskan dua syarat lain agar Indonesia bisa menjadi negara yang maju. Pertama, harus menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Kedua, rasa saling percaya dalam masyarakat harus terbangun.

"Jika tiga syarat utama dipenuhi, ketimpangan sosial, tindakan korupsi, dan semua hal yang merusak persatuan tidak akan terjadi," tambah Zulkifli.

Melunturnya nilai-nilai Pancasila pun dapat dilihat dari adanya politik transaksional yang perlahan-lahan telah menjadi budaya baru di indonesia. Menurut Zulkifli, rakyat tidak boleh terpengaruh oleh imbalan yang diberikan oleh kandidat. Rakyat harus "sadar" ketika memilih para wakilnya berdasarkan latar belakang yang benar. Semua pilihan harus didasari oleh hati, bukan rasa hutang budi karena materi.

"Rakyat harus sadar bahwa mereka yg berkuasa, bahwa mereka yang berdaulat. Dengan begitu,  demokrasi Pancasila bisa melahirkan demokrasi ekonomi, demokrasi kebangsaan yang adil dan sejahtera," katanya.

Dalam praktiknya, penyebaran nilai-nilai luhur untuk membangun karakter bangsa perlu dilakukan oleh semua pihak.  Oleh sebab itu, Zulkifli mengajak para pemuka agama, awak media, institusi pendidikan, Polri, dan seluruh masyarakat untuk menjadi agen perubahan dengan bersama-sama mensosialisasikan kesepakatan atau konsensus dasar, berbangsa bernegara yaitu Pancasila dan NKRI.